detikcom - Jakarta, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Djamhari Sirat, menolak berkomentar soal rencana Menteri Kominfo, Sofjan Djalil yang mengatakan akan menggantinya.
"Itu terserah menteri, saya cuma prajurit, tapi saya tidak mau berkomentar soal itu," kata Djamhari, ketika dihubungi detikcom, Selasa (25/1/2005).
Isu pemindahan Postel yang ada di bawah Departemen Perhubungan, ke Kominfo makin marak diwacanakan para penggiat telematika (telekomunikasi, media dan informatika) di tanah air. Sampai saat ini, kepastian mengenai hal tersebut belum diputuskan Presiden.
Sofjan Djalil mengatakan, pihaknya akan melakukan peremajaan organisasi di Dirjen Postel, jika Postel dipastikan bergabung dengan Kominfo.
"Dirjen Postel pasti diganti, karena sudah lama menjabat," kata Sofjan.
Dalam kesempatan berbeda, Sofjan mengatakan belum menyiapkan program dan kebijakan baru jika Postel bergabung dengan Kominfo, Sofjan hanya mengatakan bahwa pihaknya akan meneruskan program-program dan kebijakan Postel yang dinilai sudah baik.
Pada masa-masa kampanye dan menjelang pemilihan Presiden pada Pemilu 2004 lalu, kepedulian pemerintah mengenai masalah telematika benar-benar diharapkan oleh para pemerhati dan penggiat telematika di tanah air.
Dalam kabinet bentukannya, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, tidak membentuk departemen telamatika seperti yang diinginkan para penggiat. Padahal formasi yang diinginkan adalah dibentuknya suatu departemen yang menaungi masalah telekomunikasi media dan informatika sehingga mampu menangani berbagai masalah telematika di bawah satu atap.
Pengamat telematika, Heru Sutadi mengatakan, dengan tidak dibentuknya Kementrian Telematika, dikhawatirkan terget-target berbagai hal yang berkaitan dengan konvergensi sektor telematika akan sulit tercapai, seperti peningkatan teledensitas telepon dasar, penetrasi internet, termasuk target WSIS yang disetujui Indonesia bahwa pada tahun 2015 nanti, separuh penduduk dunia sudah bisa mengakses internet.
"Tetap dipisahkannya kementerian yang membawahi sektor telematika, menegaskan bahwa pemerintah baru tidak punya visi dan strategi membangun dan mengembangkan teknologi informasi di Indonesia, serta memandang bahwa teknologi informasi bukanlah hal vital dan strategis yang perlu mendapat perhatian lebih," tutur Heru Sutadi. (nks)
